Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan SIAP SIAGA menggelar Rapat Koordinasi Inisiasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Penanggulangan Bencana di Neo Garden Hotel Sumbawa Besar, Selasa (28/4/26).

Rapat koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa yang diwakili Sekretaris BPBD, Sabram, ST ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta serta panitia penyelenggara yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Kami berharap kegiatan ini benar-benar memiliki makna dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sabram menjelaskan bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif yang telah dimulai di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2024 dan berlanjut hingga 2025. Pada tahun 2026, Kabupaten Sumbawa mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikannya di tingkat daerah.

Menurutnya, ULD akan menjadi wadah khusus dalam memberikan perlindungan, pelayanan, serta penanganan yang tepat bagi penyandang disabilitas dalam situasi kebencanaan.

“ULD ini menjadi sarana bagi kita untuk memastikan saudara-saudara disabilitas mendapatkan pelayanan yang layak, perlakuan yang tepat, serta perhatian khusus dalam setiap tahapan penanggulangan bencana,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan, termasuk pemaparan dari para narasumber yang akan membahas secara teknis mekanisme pelayanan disabilitas dalam konteks kebencanaan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga tujuan dari pembentukan ULD ini benar-benar tercapai dan memberikan dampak positif ke depan,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang akan memaparkan konsep, strategi, serta praktik terbaik dalam penanganan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Dengan adanya ULD, diharapkan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa semakin inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

“Langkah ini sekaligus menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan sistem kebencanaan yang berkeadilan dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” tandasnya.

Kegiatan ini diikuti berbagai unsur di antaranya Bapperida, BPBD, FPRB, LPPDS, Himatras, ITUMI, PPDI, DPC Gerkatin, dan LIDI Foundation